Harga Material Naik, Utang Menumpuk: Kontraktor Menanti Janji Bayar Pemkab Bogor
- calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DEPOK FAKTUAL, BOGOR — Sebanyak 101 kontraktor mendatangi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor.
Mereka duduk satu meja, menagih hak atas proyek yang telah rampung dikerjakan, namun pembayarannya tak kunjung diterima.
Di ruang diskusi itu, kegelisahan para pengusaha konstruksi mengendap bersama janji pemerintah daerah yang kembali diucapkan.
Salah seorang kontraktor, Jhoni, menyebut pertemuan tersebut menghasilkan komitmen dari Dinas PUPR.
Pemerintah Kabupaten Bogor, kata dia, berjanji akan melunasi pembayaran pekerjaan pada Februari mendatang.
“Kami hari ini berdiskusi dengan Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Mereka berjanji membayar pekerjaan pada Februari,” ujar Jhoni, Kamis, 7 Januari 2026.
Jhoni berharap janji itu tidak sekadar menjadi penenang sesaat. Ia menegaskan para kontraktor telah menanggung beban berat sebagai mitra pemerintah daerah dalam pembangunan.
Penutupan usaha tambang di wilayah barat Kabupaten Bogor membuat harga material melambung. Di saat yang sama, para pengusaha tetap harus mencicil kredit perbankan, menggaji pegawai, dan membayar vendor.
“Kami sudah banyak berkorban. Jangan sampai janji pembayaran ini kembali diingkari,” kata dia.
Nada serupa disampaikan Jafar, kontraktor lain yang ikut dalam pertemuan tersebut.
Menurut dia, secara ideal pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Bogor seharusnya berjalan seimbang.
Meski demikian, ia mengaku memahami kondisi fiskal daerah yang tengah bergejolak.
Jafar menyebut berbagai faktor menekan keuangan daerah, mulai dari kebijakan penghematan anggaran, penurunan pendapatan asli daerah, hingga penutupan tambang.
Namun, ia menekankan satu hal yang tak bisa ditawar.
“Saya bisa memahami keterlambatan. Tapi pekerjaan sudah selesai, pengusaha tetap harus dibayar,” ujarnya.
Keterlambatan pembayaran ini juga mengundang tanda tanya dari kalangan pengusaha lain.
Rico, kontraktor yang tergabung dalam Gapensi, mengaku heran lantaran masalah serupa tidak ia temui di daerah lain.
Proyek yang ia kerjakan di kota dan kabupaten lain di Jawa Barat, kata dia, berjalan normal hingga pembayaran.
“Masalah seperti ini hanya terjadi di Pemkab Bogor. Proyek saya di daerah lain sudah dibayar,” tutur Rico.
- Penulis: depokfaktual.com
