Wakil Ketua DPRD Depok Tinjau Kompi Pertanian TNI, Dorong Sinergi Ketahanan Pangan Nasional
- calendar_month Minggu, 11 Jan 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DEPOK FAKTUAL, CIPAYUNG — Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hj. Yeti Wulandari, melakukan kunjungan kerja ke Kompi Pertanian Yonif TP-899 Batalyon Satya Gardapati di Cipayung sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap peran strategis TNI dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya ketahanan pangan.
Dalam kunjungan tersebut, pimpinan DPRD Kota Depok empat periode ini menyebut, bahwa TNI tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan negara, tetapi juga berkontribusi langsung dalam pembangunan sosial dan ekonomi melalui penguatan sektor pertanian berbasis kemandirian.
“Ketika TNI dilibatkan dalam penguatan pertanian dan ketahanan pangan, maka peran ini, menempatkan TNI sebagai aktor strategis dalam agenda pembangunan nasional”, ucap Srikandi Gerindra Kota Depok, Sabtu 10/1/2026.
Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra ini menekankan, bahwa dukungan terhadap TNI tidak boleh dibebankan semata kepada institusi militer.
Menurutnya, penguatan kapasitas TNI, khususnya Kompi Pertanian, merupakan tanggung jawab kolektif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat.
“Keterlibatan TNI dalam ketahanan pangan membutuhkan dukungan kebijakan lintas sektor yang konkret. Tanpa sinergi antara DPRD, OPD terkait, dan Kementerian teknis, peran strategis TNI di lapangan berpotensi tidak berjalan optimal”, terangnya.
Dalam dialognya dengan jajaran Komandan dan prajurit, politisi Gerindra Kota Depok alumnus Fakultas Hukum Universitas Pancasila ini, menyerap aspirasi terkait kebutuhan sarana produksi pertanian, ketersediaan bibit tanaman, hewan ternak, serta infrastruktur pendukung.
Ia menilai, bahwa kebutuhan tersebut harus menjadi dasar perumusan kebijakan, bukan sekadar pelengkap program pembangunan daerah.
“DPRD memiliki peran strategis sebagai jembatan kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan institusi TNI. Fungsi legislasi harus diarahkan untuk memastikan kebutuhan riil TNI terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah”, bebernya.
Hj. Yeti Wulandari pun kembali menekankan, bahwa dukungan terhadap TNI harus diwujudkan dalam keberpihakan anggaran yang terukur dan berkelanjutan.
“Pendekatan berbasis kebutuhan lapangan menjadi sangat penting agar kebijakan publik tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi berdampak nyata”, tandasnya.
Kunjungan kerja tersebut menegaskan komitmen Hj. Yeti Wulandari bahwa penguatan peran TNI dalam pembangunan, khususnya ketahanan pangan, harus menjadi agenda bersama seluruh elemen negara sebagai bagian dari strategi menuju ketahanan nasional yang berkelanjutan.
- Penulis: depokfaktual.com
