Kota Depok Terapkan UHC Kembali, Diprediksi Juni Tahun Ini
- calendar_month Sabtu, 28 Mar 2026
- print Cetak
Anggota DPRD Depok, Ade Firmansyah. (ist)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DEPOKFAKTUAL | DEPOK – Anggota DPRD Kota Depok, Ade Firmansyah, menyatakan optimismenya bahwa layanan Universal Health Coverage (UHC) di Kota Depok dapat segera aktif kembali dalam waktu dekat. Target pemulihan layanan kesehatan menyeluruh bagi warga Depok ini diproyeksikan terealisasi pada Juni tahun ini.
Ade mengungkapkan bahwa komitmen untuk mengembalikan status UHC telah menjadi kesepakatan bersama di parlemen. Hal ini terlihat dari tidak adanya penolakan saat penyampaian pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD dalam rapat Paripurna, Jumat, (27/3/2026).
“tidak ada penolakan tadi di Paripurna ketika Pak Ketua menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD tadi disampaikan. Jadi intinya bahwa kita masih tetap komitmen untuk ke sana, dan sudah ada progres ya untuk menuju ke sana,” kata Ade.
Adef, (sapaan akrabnya) menjelaskan tentang comeback nya UHC di Kota Depok salah satunya tentang BPJS Mandiri sudah mulai meningkat.
“Yang pertama adalah peserta BPJS Mandiri sudah mulai meningkat keaktifannya. Kan memang yang tadi situasi kemudian kita turun tidak UHC lagi salah satunya adalah para peserta BPJS Mandiri dia tidak lagi aktif gitu. Nah, sekarang sudah mulai meningkat para peserta BPJS Mandiri,” jelasnya saat berkunjung silaturahmi Idul Fitri ke Rumah DPC Gerindra Kota Depok, Pradi Supriatna.
Selain itu, Pemerintah Kota Depok mendapat suntikan dana segar sebesar Rp10 miliar dari Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah di sektor kesehatan. Selain bantuan Provinsi, penguatan APBD juga didorong oleh penerimaan dari anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
“Terus ada penambahan fiskal APBD dari Provinsi untuk penguatan APBD Kota, tambah bantuan dari biaya cukai dan tembakau ya,” Ungkapnya.
Meski sempat muncul sentimen persaingan politik di awal pembahasan, Ade menegaskan bahwa isu UHC kini telah menjadi isu kemanusiaan yang disepakati seluruh fraksi di Komisi D DPRD Depok.
“Di dalam pembahasan di Komisi D tidak ada penolakan, semua anggota fraksi menyetujui ini menjadi pokok-pokok pikiran Komisi D,” tegasnya.
Pihak DPRD melalui Badan Anggaran memastikan akan terus mengawal dukungan anggaran jika diperlukan demi memastikan masyarakat Depok mendapatkan pelayanan kesehatan penuh. (Nv)
- Penulis: depokfaktual.com
