Lantik 12 Pejabat, Menaker: Jabatan Bukan Sekadar Posisi, Layanan Publik Harus Jadi Prioritas

DEFAK | Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli melantik dan mengambil sumpah jabatan 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), di Jakarta, Selasa (7/4/2026). Pelantikan yang turut dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor itu menjadi bagian dari penguatan posisi-posisi strategis yang berkaitan langsung dengan layanan ketenagakerjaan bagi masyarakat, pekerja, pencari kerja, dan dunia usaha.

Dari 12 pejabat yang dilantik, 11 orang berasal dari mekanisme Seleksi Terbuka dan 1 orang melalui mutasi antarinstansi. Proses tersebut menunjukkan komitmen Kemnaker terhadap transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN).

Dalam sambutannya, Menaker menegaskan bahwa jabatan tidak boleh dipandang semata sebagai posisi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan dedikasi, integritas, dan tanggung jawab tinggi kepada bangsa dan negara.

“Jabatan adalah kepercayaan. Jabatan adalah sarana kita untuk memberikan pelayanan, menghadirkan dampak, dan meninggalkan legacy bagi bangsa ini. Dan jabatan adalah pengorbanan,” ujar Menaker.

Ia mengatakan, Kemnaker saat ini mengelola angkatan kerja yang jumlahnya mencapai sebanyak 155,27 juta orang. Di saat yang sama, perkembangan teknologi informasi membuat harapan dan tuntutan pencari kerja maupun pekerja terhadap kualitas layanan pemerintah juga semakin tinggi.

Karena itu, Menaker meminta seluruh jajaran, terutama pejabat yang baru dilantik, untuk memastikan pelayanan publik berjalan semakin baik, responsif, dan berdampak nyata. Menurutnya, kualitas kerja para pejabat di posisi-posisi strategis ini akan berpengaruh langsung pada layanan pasar kerja, pelatihan vokasi, perluasan kesempatan kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, keselamatan dan kesehatan kerja, penguatan data ketenagakerjaan, serta tata kelola internal kementerian.

“Ini menjadi tantangan yang tidak mudah bagi kita di Kemnaker. Karena itu, saya meminta seluruh jajaran, terutama pejabat yang baru dilantik, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

Menaker menyampaikan, Kemnaker saat ini menghadapi tujuh tantangan yang nyata, kompleks, dan mendesak. Tantangan tersebut meliputi penguatan link and match serta optimalisasi Balai Latihan Kerja, penyediaan pekerjaan yang layak dan inklusif bagi kelompok rentan, penyusunan dan pembaruan regulasi ketenagakerjaan, penegakan norma ketenagakerjaan dan K3 di industri, penerapan hubungan industrial yang transformatif, pengembangan Labor Market Information System melalui platform SiapKerja, serta reformasi birokrasi di Kemnaker.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemnaker menjalankan enam agenda transformasi, yakni membangun dan memulihkan kepercayaan publik, mentransformasi layanan ketenagakerjaan agar lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat, mempersiapkan tenaga kerja masa depan melalui upskilling dan reskilling, memperkuat ketenagakerjaan yang inklusif, menegakkan norma ketenagakerjaan secara konsisten dan berkeadilan, serta mendorong hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Adapun 12 pejabat yang dilantik adalah sebagai berikut:

1. Irma Puspita, S.IP., M.Si. sebagai Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal

2. R. Nurhidajat, S.E., M.Ec.Dev. sebagai Kepala Pusat Pasar Kerja, Sekretariat Jenderal, Sekretariat Jenderal

3. Dr. Teguh Djatmiko, S.E., Ak., M.M. sebagai Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

4. Amran, S.T. sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

5. Reni Rosyida Muthmainnah, S.K.M. sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

6. Nasrun Ilmullah, S.E, M.M. sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

7. Nuryanti, S.E., M.E. sebagai Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

8. Arnando Jujur Pardamean Siregar, S.H., M.H. sebagai Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

9. dr. Muzakir, M.K.M. sebagai Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

10. dr. Yessie Kualasari, M.K.K.K sebagai Kepala Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

11. Baderi, S.Sos., M.E. sebagai Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan

12. Dr. M. Heru Susanto, S.E., M.M. sebagai Inspektur III, Inspektorat Jenderal. (red)

sumber: Biro Humas Kemnaker