Selain Perjuangkan UHC, PKS Depok Colek PT. BSA, HBS: Serius Lanjut Atau Tidak?
- calendar_month Minggu, 10 Mei 2026
- print Cetak
(Kiri-kanan) Khairulloh, Ade Firmansyah dan H.Bambang Sutopo, saat hadiri acara PKS Cofee Talk, Sabtu, 9/5/26. (Gubul)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DEPOK | depokfaktual.com– Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Depok menyoroti dua isu krusial yang tengah dihadapi pemerintah kota, yakni penguatan layanan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC) dan penanganan darurat sampah yang kian mendesak.
Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Ela Dahlia, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp114 miliar. Dana yang bersumber dari APBD dan bantuan Provinsi Jawa Barat ini diproyeksikan untuk mengembalikan status UHC Kota Depok pada tahun 2026.
“Ini adalah angka yang signifikan, namun keberhasilannya bukan sekadar soal besaran dana, melainkan ketepatan sasaran,” ujar Ela dalam acara PKS Coffee Talk di Kelapa Dua, Cimanggis, Sabtu (9/5/2026).
Ela menekankan pentingnya penghapusan diskriminasi pelayanan antara pasien BPJS dan pasien umum. Menurutnya, pelayanan yang setara akan memotivasi masyarakat untuk mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS mandiri mereka.
“Anggaran ini harus menjadi jaring pengaman bagi warga yang kehilangan pekerjaan atau warga miskin yang belum terdata. Ini langkah krusial untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Depok,” tambah Ela, mengutip komitmen Ketua DPRD Depok, Ade Supriyatna, terkait keadilan akses kesehatan.
Di sisi lain, Anggota DPRD Fraksi PKS lainnya, H. Bambang Sutopo, memberikan kritik keras terkait penanganan sampah di Kota Depok yang dinilai masih berstatus darurat. Berdasarkan hasil reses di Dapil Cilodong, Bambang menemukan banyak keluhan warga mulai dari ketiadaan truk pengangkut hingga kurangnya apresiasi terhadap pengelola bank sampah.
“Kita ingin action yang jelas. Masalah sampah ini harus segera tuntas. Pengelola bank sampah merasa kurang pelayanan, padahal mereka adalah pasukan garda terdepan pembersih kota,” tegas HBS, sapaan bekennya.
Bambang juga mempertanyakan transparansi kelanjutan kerja sama dengan pihak swasta, khususnya PT BSA. Hingga saat ini, dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pengelolaan sampah tersebut belum masuk ke meja DPRD.
“Kami masih menunggu kepastian kerja sama dengan PT BSA. Ini mau serius lanjut atau tidak? Publik butuh kejelasan bagaimana pihak swasta akan membantu mengatasi darurat sampah di Depok,” pungkasnya. (Alda)
- Penulis: depokfaktual.com
