DEPOK — Rentetan masalah yang mendera sektor kesehatan di Kota Depok menuai kecaman keras dari tingkat provinsi. Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasbullah Rahmad, secara terbuka mendesak adanya evaluasi total terhadap tata kelola pelayanan kesehatan serta transparansi keuangan di Dinas Kesehatan (Dinkes) dan RSUD Kota Depok.
Sorotan tajam ini bukan tanpa alasan. Berbagai persoalan pelik tengah menumpuk di Kota Belimbing—mulai dari karut-marut jaminan kesehatan, pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), dugaan pemotongan hak finansial dokter, hingga tragedi kemanusiaan akibat lambatnya penanganan medis ibu melahirkan.
Deretan Masalah Utama yang Disorot:
Sanksi ASN Dianggap “Masuk Angin”: Hasbullah secara khusus mengkritik sanksi ringan berupa teguran tertulis bagi 13 ASN RSUD yang tepergok pelesiran ke luar negeri saat jam kerja. Menurutnya, hukuman administratif semacam itu mandul dan tak bikin jera. “Harusnya hak Tukin atau tunjangan daerahnya ditahan dulu supaya ada efek jera,” tegas politisi yang akrab disapa Bang Has, dilansir suaradepok.com.
Transparansi Anggaran & Pemotongan Gaji Dokter
Efisiensi dan aliran dana di RSUD turut dipertanyakan. Mengingat operasional RSUD ditopang APBD dan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari berbagai sektor—mulai dari parkir hingga klaim BPJS—ia menilai pemotongan hak dokter tanpa kejelasan sebagai tindakan yang tidak elok.
Tragedi Kematian Bayi di Tapos
Bang Has meluapkan kepedulian mendalam atas kasus tragis seorang ibu hamil di Tapos yang harus kehilangan bayinya sekaligus mengalami pengangkatan rahim akibat keterlambatan rujukan. Ia menegaskan, urusan nyawa tidak boleh dikalahkan oleh birokrasi administrasi yang berbelit-belit.
Solusi Tegas untuk Perbaikan ke Depan
Guna mencegah insiden serupa terulang, Bang Has mendesak Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok untuk bertanggung jawab penuh dan memperketat fungsi pengawasan. Sejumlah langkah konkret yang disuarakan meliputi:
Puskesmas 24 Jam: Mendorong peningkatan fasilitas Puskesmas di tingkat kecamatan agar siaga 24 jam penuh lengkap dengan UGD, rawat inap, serta kesiapan dokter dan bidan.
Sistem Rujukan Darurat: Memastikan pasien kritis atau pendarahan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat (seperti RSUD Depok) tanpa hambatan administrasi rujukan yang kaku.
Pemberlakuan Reward and Punishment:
Mendesak rotasi dan evaluasi birokrasi secara tegas. ASN berprestasi harus diapresiasi, sementara pelanggar wajib diberi sanksi berat.
Di akhir wawancaranya, Hasbullah juga menyentil peran pengawasan tingkat lokal dan menyatakan komitmennya bersama Komisi V DPRD Jabar untuk turun tangan mengawal persoalan krusial ini demi keselamatan warga Depok. (Rio)
