BPN Kota Depok Perkuat Sinergi dan Transparansi, Serapan Anggaran 2025 Tembus 98,80 Persen

DEPOK FAKTUAL, GDC — Kantor Pertanahan (BPN) Kota Depok menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui prinsip sinergi, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan. Hal itu disampaikan dalam forum pemaparan kinerja dan dialog bersama pemangku kepentingan serta insan media.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok menekankan pentingnya kemitraan yang sehat antara institusi negara, masyarakat, dan media. Ia mengutip pesan Presiden Soekarno bahwa “seribu teman masih terlalu sedikit, satu musuh sudah terlalu banyak”, sebagai landasan membangun komunikasi dua arah yang konstruktif.

“Selama pengaduan dan masukan disampaikan sesuai aturan dan berbasis data, pasti kami bahas. Tidak pernah kami abaikan. Namun tentu semuanya harus proporsional dan adil,” ujarnya.

Volume Layanan Tinggi, BPN Depok Masuk Penampang Besar Nasional

BPN Kota Depok mencatat rata-rata melayani lebih dari 100 ribu layanan pertanahan per tahun, atau sekitar 8.000–9.000 layanan per bulan. Dengan volume tersebut, Kota Depok termasuk dalam jajaran kantor pertanahan dengan beban layanan terbesar di Indonesia.

“Kondisi ini menunjukkan besarnya tanggung jawab yang kami emban, apalagi kantor ini sudah berdiri sejak 1999 dan terus kami benahi dari sisi sarana, prasarana, hingga sistem layanan,” katanya.

Serapan Anggaran Hampir Maksimal, Wujud Akuntabilitas Publik

Dalam pemaparan tersebut, BPN Kota Depok juga menyampaikan capaian realisasi anggaran hingga 98,80 persen per 22 Desember 2025. Angka ini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kepercayaan negara dan masyarakat yang telah membayar pajak.

“Anggaran negara harus diwujudkan dalam pelayanan nyata. Serapan yang optimal adalah indikator akuntabilitas kami,” jelasnya.

Dana tersebut digunakan untuk pemeliharaan kantor, peningkatan layanan, pembangunan ruang arsip, sarana pendukung, hingga penataan fasilitas umum agar masyarakat merasa nyaman saat mengakses layanan pertanahan.

BPN Kota Depok juga memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam kurun waktu sekitar 10 tahun terakhir, hampir setengah triliun rupiah penerimaan dari layanan pertanahan mengalir ke kas Pemerintah Kota Depok.

“Ini fakta yang bisa dikonfirmasi langsung ke instansi terkait. Artinya, pelayanan pertanahan memiliki peran strategis dalam pembangunan Kota Depok,” ujarnya.

Pemberantasan Mafia Tanah

Dalam kesempatan itu, BPN Kota Depok kembali menegaskan sikap tegas terhadap praktik mafia tanah. Seluruh proses pelayanan ditegaskan harus berjalan sesuai regulasi dan terbuka untuk pengawasan publik.

“Tidak ada ruang bagi mafia tanah. Jika ada tuduhan, silakan sampaikan berbasis data. Kami siap klarifikasi dan menindaklanjuti sesuai mekanisme hukum,” tegasnya.

Sebagai bagian dari pelayanan sosial, BPN Kota Depok juga aktif mendorong sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah lintas agama, termasuk masjid, gereja, pesantren, dan aset keagamaan lainnya.

“Ini bukan sekadar pekerjaan administratif, tetapi bagian dari amal ibadah dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Optimisme Menuju Depok yang Lebih Tertata

Menutup pemaparannya, BPN Kota Depok menyampaikan optimisme bahwa dengan kerja sama semua pihak, tata kelola pertanahan yang baik akan berdampak langsung pada pembangunan kota, masuknya investasi, pengurangan bangunan liar, hingga peningkatan kesadaran lingkungan.

“Depok akan maju jika kita saling mendukung dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Kami siap dikontrol, dikritik secara konstruktif, dan terus berbenah,” pungkasnya. (Hanny).