News Update
light_mode

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Resmi Tersangka, KPK Dalami Dugaan Korupsi Proyek Outsourcing

  • calendar_month 5 jam yang lalu
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

depokfaktual.com

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, sebagai tersangka menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pada Selasa (3/3/2026) dini hari. Fadia terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu siang (4/3/2026) dengan mengenakan rompi oranye tahanan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada kecukupan bukti yang ditemukan selama pemeriksaan intensif 1×24 jam. Kasus ini diduga berkaitan dengan praktik rasuah dalam pengadaan tenaga kerja outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan.

“Proses pengadaan tenaga kerja tersebut diduga telah diatur sedemikian rupa sehingga vendor atau perusahaan tertentu saja yang bisa menang untuk memberikan jasa di Pemkab Pekalongan,” ujar Budi Prasetyo melalui keterangan tertulisnya.

Saat digiring petugas menuju mobil tahanan, Fadia Arafiq tampak menutupi wajahnya dengan selendang hitam. Ia secara tegas membantah terlibat dalam praktik suap maupun menerima aliran dana terkait proyek tersebut.

“Saya tidak pernah OTT, dan tidak ada barang serupiah pun saya demi Allah. Bahkan kepala dinas saya pun tidak ada (menerima) serupiah pun. Tapi kita ikuti sajalah,” kata Fadia kepada awak media sebelum memasuki mobil rutan.

Ia juga menyatakan kebingungannya atas status tersangka yang disematkan kepadanya dan berencana melakukan diskusi dengan tim kuasa hukum untuk mengajukan gugatan praperadilan. “Nanti siapa yang jahat akan dibalas oleh Allah,” cetusnya singkat.

Dalam operasi senyap yang berlangsung di Pekalongan, Jawa Tengah tersebut, tim satgas KPK mengamankan total 14 orang. Selain Bupati Fadia, Sekretaris Daerah (Sekda) HM Yulian Akbar, sejumlah pejabat OPD, pihak rumah sakit daerah, serta pihak swasta turut diamankan.

KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik dan kendaraan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, KPK tengah mempersiapkan konferensi pers resmi untuk memaparkan kronologi lengkap, konstruksi perkara, serta rincian identitas seluruh pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Untuk kronologi, konstruksi, dan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka secara lengkap, akan kami sampaikan nanti melalui konferensi pers siang ini,” pungkas Budi. (An/net)

  • Penulis: depokfaktual.com

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua DPRD Depok Bakal Sanksi Wartawan yang Bikin Raker Pokja Media Center Ilegal

    Ketua DPRD Depok Bakal Sanksi Wartawan yang Bikin Raker Pokja Media Center Ilegal

    • calendar_month Senin, 29 Des 2025
    • account_circle depokfaktual.com
    • visibility 78
    • 0Komentar

    DEPOK FAKTUAL, GDC – Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, memberikan klarifikasi tegas terkait status Kelompok Kerja (Pokja) Media Center di lingkungan DPRD Kota Depok. Ade menyatakan bahwa hingga saat ini pimpinan DPRD belum pernah mengeluarkan kebijakan resmi maupun Surat Keputusan (SK) terkait pembentukan wadah tersebut. Ade juga menjelaskan bahwa meski fasilitas ruangan tersedia, hal […]

  • Didominasi Wisatawan Korea Selatan, Sanggraloka Ubud Bali Jadi Barometer Baru ‘Eco-Luxury Retreat’ di Indonesia

    Didominasi Wisatawan Korea Selatan, Sanggraloka Ubud Bali Jadi Barometer Baru ‘Eco-Luxury Retreat’ di Indonesia

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle depokfaktual.com
    • visibility 58
    • 0Komentar

    DEPOK FAKTUAL, UBUD BALI,  – Di tengah pergeseran pasar pariwisata Bali menuju segmen wellness dan retret premium, Sanggraloka Ubud mencatat dominasi wisatawan Korea Selatan sebagai pasar utama tamu asing sepanjang akhir 2025, menandai perubahan pola permintaan yang signifikan di pulau dewata. Berdasarkan estimasi internal, tingkat hunian Sanggraloka Ubud pada akhir 2025 telah mencapai kisaran 65-70 […]

  • Harga Material Naik, Utang Menumpuk: Kontraktor Menanti Janji Bayar Pemkab Bogor

    Harga Material Naik, Utang Menumpuk: Kontraktor Menanti Janji Bayar Pemkab Bogor

    • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
    • account_circle depokfaktual.com
    • visibility 61
    • 0Komentar

    DEPOK FAKTUAL, BOGOR — Sebanyak 101 kontraktor mendatangi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor. Mereka duduk satu meja, menagih hak atas proyek yang telah rampung dikerjakan, namun pembayarannya tak kunjung diterima. Di ruang diskusi itu, kegelisahan para pengusaha konstruksi mengendap bersama janji pemerintah daerah yang kembali diucapkan. Salah seorang kontraktor, Jhoni, menyebut […]

  • Refleksi Setahun Supian Suri Memimpin Depok, Akui ‘PR’ Masih Menumpuk

    Refleksi Setahun Supian Suri Memimpin Depok, Akui ‘PR’ Masih Menumpuk

    • calendar_month Minggu, 22 Feb 2026
    • account_circle depokfaktual.com
    • visibility 64
    • 0Komentar

    DEPOK FAKTUAL, MARGONDA — Wali Kota Depok, Supian Suri, mengakui bahwa dalam satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Chandra Rahmansyah masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan. Supian menyebut tahun pertama kepemimpinannya sebagai fase pembelajaran. Menurutnya setiap hari dijalani dengan mendengar aspirasi dan merasakan kebutuhan masyarakat. Ia yang menjabat untuk periode 2025–2030 setelah dilantik Presiden […]

  • Penghentian UHC Depok Disorot Pengamat: Anggaran Tak Berpihak pada Kesehatan Warga

    Penghentian UHC Depok Disorot Pengamat: Anggaran Tak Berpihak pada Kesehatan Warga

    • calendar_month Rabu, 4 Feb 2026
    • account_circle depokfaktual.com
    • visibility 48
    • 0Komentar

    DEPOK FAKTUAL, MARGONDA — Penghentian program Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta di Kota Depok menuai sorotan dari Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Founder LS Vinus, Yusfitriadi. Ia menilai pengelolaan anggaran pemerintah daerah saat ini belum sepenuhnya menempatkan kebutuhan dasar masyarakat—khususnya layanan kesehatan—sebagai prioritas utama. Yusfitriadi menegaskan, dihentikannya UHC yang sejatinya menjamin akses layanan […]

  • Kadispenal TNI AL Benarkan Korban Tewas Akibat Penganiayaan Oknum Prajurit di Depok

    Kadispenal TNI AL Benarkan Korban Tewas Akibat Penganiayaan Oknum Prajurit di Depok

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle depokfaktual.com
    • visibility 95
    • 0Komentar

    DEPOK FAKTUAL, TAPOS — Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama Tunggul membenarkan keterlibatan seorang oknum prajurit TNI AL berinisial Serda M sebagai salah satu terduga pelaku dalam kasus penganiayaan terhadap dua pria di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (2/1/2026) dini hari. Dalam keterangan resmi yang disampaikan […]

expand_less