News Update
light_mode

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Resmi Tersangka, KPK Dalami Dugaan Korupsi Proyek Outsourcing

  • calendar_month Rabu, 4 Mar 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

depokfaktual.com

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, sebagai tersangka menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pada Selasa (3/3/2026) dini hari. Fadia terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu siang (4/3/2026) dengan mengenakan rompi oranye tahanan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada kecukupan bukti yang ditemukan selama pemeriksaan intensif 1×24 jam. Kasus ini diduga berkaitan dengan praktik rasuah dalam pengadaan tenaga kerja outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan.

“Proses pengadaan tenaga kerja tersebut diduga telah diatur sedemikian rupa sehingga vendor atau perusahaan tertentu saja yang bisa menang untuk memberikan jasa di Pemkab Pekalongan,” ujar Budi Prasetyo melalui keterangan tertulisnya.

Saat digiring petugas menuju mobil tahanan, Fadia Arafiq tampak menutupi wajahnya dengan selendang hitam. Ia secara tegas membantah terlibat dalam praktik suap maupun menerima aliran dana terkait proyek tersebut.

“Saya tidak pernah OTT, dan tidak ada barang serupiah pun saya demi Allah. Bahkan kepala dinas saya pun tidak ada (menerima) serupiah pun. Tapi kita ikuti sajalah,” kata Fadia kepada awak media sebelum memasuki mobil rutan.

Ia juga menyatakan kebingungannya atas status tersangka yang disematkan kepadanya dan berencana melakukan diskusi dengan tim kuasa hukum untuk mengajukan gugatan praperadilan. “Nanti siapa yang jahat akan dibalas oleh Allah,” cetusnya singkat.

Dalam operasi senyap yang berlangsung di Pekalongan, Jawa Tengah tersebut, tim satgas KPK mengamankan total 14 orang. Selain Bupati Fadia, Sekretaris Daerah (Sekda) HM Yulian Akbar, sejumlah pejabat OPD, pihak rumah sakit daerah, serta pihak swasta turut diamankan.

KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik dan kendaraan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, KPK tengah mempersiapkan konferensi pers resmi untuk memaparkan kronologi lengkap, konstruksi perkara, serta rincian identitas seluruh pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Untuk kronologi, konstruksi, dan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka secara lengkap, akan kami sampaikan nanti melalui konferensi pers siang ini,” pungkas Budi. (An/net)

  • Penulis: depokfaktual.com

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kejari Depok Kebut PNBP Melalui Lelang, L300 Berhasil Terjual hingga Kenaikan Capai 113 Persen

    Kejari Depok Kebut PNBP Melalui Lelang, L300 Berhasil Terjual hingga Kenaikan Capai 113 Persen

    • calendar_month Selasa, 3 Mar 2026
    • account_circle depokfaktual.com
    • visibility 82
    • 0Komentar

    DEPOKFAKTUAL.COM Depok – Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok melalui Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) kembali mencatatkan keberhasilan dalam upaya pemulihan aset negara. Satu unit kendaraan operasional jenis Mitsubishi L300 tahun 2009 berhasil terlelang dengan kenaikan harga yang sangat signifikan pada Selasa (03/03/2026). Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) Kejari Depok, […]

  • Dekatkan Layanan ke Warga, Pemkab Bogor Siapkan Dua Mal Pelayanan Publik di Barat dan Timur

    Dekatkan Layanan ke Warga, Pemkab Bogor Siapkan Dua Mal Pelayanan Publik di Barat dan Timur

    • calendar_month Minggu, 4 Jan 2026
    • account_circle depokfaktual.com
    • visibility 154
    • 0Komentar

    DEPOK FAKTUAL, BOGOR — Pemerintah Kabupaten Bogor berencana membangun dua Mal Pelayanan Publik (MPP) yang akan berlokasi di kawasan Bogor Barat dan Bogor Timur. Kedua wilayah tersebut selama ini diproyeksikan sebagai calon sentra pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Bogor. Pembangunan MPP ini merupakan langkah strategis Pemkab Bogor untuk mendekatkan akses layanan publik kepada warga, mengingat […]

  • Kejari Depok Gelar Julbara, HP dan Sepeda Motor Laku Keras

    Kejari Depok Gelar Julbara, HP dan Sepeda Motor Laku Keras

    • calendar_month Kamis, 30 Apr 2026
    • account_circle depokfaktual.com
    • visibility 19
    • 0Komentar

      DEPOK | depokfaktual.com– Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok kembali menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan barang rampasan negara yang transparan dan akuntabel. Sebanyak 20 peserta dari berbagai daerah antusias mengikuti giat Jual Barang Rampasan (Julbara) yang digelar di kantor Galeri Pemulihan Aset Kejari Depok, Pancoran Mas, Kamis (30/4/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya optimalisasi pemulihan aset […]

  • Isu Suap Satpol PP Terbantahkan, Polemik Koat Coffee Ternyata Berawal dari Dugaan Penggelapan

    Isu Suap Satpol PP Terbantahkan, Polemik Koat Coffee Ternyata Berawal dari Dugaan Penggelapan

    • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
    • account_circle depokfaktual.com
    • visibility 108
    • 0Komentar

    DEPOK FAKTUAL, PANCORAN MAS — Polemik yang sempat memanas di sepanjang Jalan Siliwangi, Pancoran Mas, Depok, kini mulai reda. Di tengah lalu lintas yang padat dan tajamnya sorotan publik terhadap aktivitas usaha Koat Coffee, isu dugaan aliran uang kepada oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok kini dipastikan tidaklah berdasar sama sekali. Tuduhan […]

  • Kota Depok Terapkan UHC Kembali, Diprediksi Juni Tahun Ini 

    Kota Depok Terapkan UHC Kembali, Diprediksi Juni Tahun Ini 

    • calendar_month Sabtu, 28 Mar 2026
    • account_circle depokfaktual.com
    • visibility 70
    • 0Komentar

    DEPOKFAKTUAL | DEPOK – Anggota DPRD Kota Depok, Ade Firmansyah, menyatakan optimismenya bahwa layanan Universal Health Coverage (UHC) di Kota Depok dapat segera aktif kembali dalam waktu dekat. Target pemulihan layanan kesehatan menyeluruh bagi warga Depok ini diproyeksikan terealisasi pada Juni tahun ini. Ade mengungkapkan bahwa komitmen untuk mengembalikan status UHC telah menjadi kesepakatan bersama […]

  • Gagal Penuhi Standar Sanitasi, BGN Hentikan Sementara Operasional 1.512 Satuan Gizi di Jawa

    Gagal Penuhi Standar Sanitasi, BGN Hentikan Sementara Operasional 1.512 Satuan Gizi di Jawa

    • calendar_month Jumat, 13 Mar 2026
    • account_circle depokfaktual.com
    • visibility 89
    • 0Komentar

    depokfaktual.com | JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan sementara operasional 1.512 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh provinsi di Pulau Jawa. Langkah tegas ini diambil setelah hasil evaluasi menunjukkan ribuan unit layanan tersebut belum memenuhi standar operasional prosedur (SOP) dan kelengkapan sarana prasarana yang ditetapkan. Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah […]

expand_less