Sinergi Cipayung: Siswanto S.H. Bedah Fungsi Komisi D, Soroti Polemik BPJS PBI hingga Revitalisasi Setu Citayam
- calendar_month Kamis, 5 Mar 2026
- print Cetak
Soskom: Sekretaris Komisi D, DPRD Depok, Siswanto, SH. saat melakukan soskom di Cipayung Depok, Jawa Barat. (Ist)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
depokfaktual.com
Cipayung – Di tengah dinamika pembangunan Kota Depok, pemahaman masyarakat terhadap fungsi legislatif menjadi kunci efektivitas program pemerintah. Menyadari hal tersebut, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto S.H., menggelar sosialisasi tugas dan fungsi komisi (Soskom) di Kecamatan Cipayung, Selasa (3/3/26).
Dihadapan para ketua RT dan RW, legislator PKB ini tidak hanya memaparkan teori kebijakan, tetapi juga menjawab keresahan warga terkait bantuan sosial, kondisi lingkungan, hingga kemacetan yang menghantui wilayah Cipayung.
Salah satu isu panas yang mengemuka adalah penonaktifan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menanggapi keresahan warga, Siswanto menjelaskan bahwa transisi menuju Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sedang berlangsung.
“Banyak warga mengira haknya dicabut secara sepihak. Padahal, ini adalah pemutakhiran data agar bantuan tepat sasaran. Jika ada data yang tidak akurat, warga bisa melapor untuk verifikasi ulang. Di sinilah peran krusial RT dan RW sebagai garda terdepan pendataan,” tegas Siswanto, seperti dilansir sketsaonline.com.
Kondisi Setu Citayam yang mulai menghijau akibat sirkulasi air yang mampet juga menjadi sorotan tajam. Tertutupnya saluran penghubung dengan Kali Baru disinyalir menjadi biang keladi penurunan kualitas air. Siswanto menekankan bahwa revitalisasi Setu Citayam harus menjadi agenda prioritas yang melibatkan pemerintah provinsi.
Menjelang pembangunan Underpass Citayam, Siswanto membawa kabar baik mengenai rencana pelebaran Jalan Raya Cipayung. Jalur ini diproyeksikan menjadi urat nadi utama bagi mobilitas warga dari arah Bogor menuju Jakarta.
“Pelebaran ini krusial. Tanpa infrastruktur yang memadai, pembangunan underpass justru bisa memicu kemacetan parah di titik lain. Kita ingin mobilitas lancar, ekonomi lokal pun ikut tumbuh,” tambahnya.
Menutup rangkaian kegiatan, Siswanto menegaskan bahwa Soskom bukan sekadar forum seremoni, melainkan wadah untuk menyatukan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat. Ia berkomitmen membawa setiap aspirasi Cipayung ke meja pembahasan DPRD untuk segera ditindaklanjuti.
“Ketika data benar, lingkungan terjaga, dan infrastruktur matang, kebijakan yang lahir akan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” pungkasnya. (B. Putra)
- Penulis: depokfaktual.com
