District Taskforce Kota Depok Bahas Restrukturisasi dan Prioritas Advokasi HIV 2026

DEPOK FAKTUAL, PANCORAN MAS — District Taskforce (DTF) Kota Depok menggelar *Quarterly Community District Taskforce Meeting* BL 157 sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola, konsolidasi jejaring, dan penajaman agenda advokasi penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Depok. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa (27/1) di Rumah Makan Ayam Bakar Bu Siti, Pancoran Mas, Depok.

Pertemuan ini diinisiasi oleh Perkumpulan KAKI (Komunitas Aksi Kemanusiaan Indonesia)dan dihadiri oleh 15 perwakilan lembaga, komunitas, serta unsur pendukung program HIV, termasuk koordinator peer support, komunitas dampingan, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan Warga Peduli AIDS (WPA).

Penguatan Kepengurusan dan Restrukturisasi DTF

Agenda utama pertemuan difokuskan pada penguatan dan restrukturisasi kepengurusan District Taskforce Kota Depok agar lebih adaptif, efektif, dan responsif terhadap dinamika program HIV di tingkat daerah. Peserta membahas pembagian peran, mekanisme kerja, serta strategi kolaborasi lintas komunitas dan lembaga.

Restrukturisasi ini dinilai penting untuk memastikan DTF berfungsi optimal sebagai wadah koordinasi komunitas dalam mendorong kebijakan, pemantauan layanan, serta advokasi berbasis kebutuhan populasi terdampak.

Advokasi SK KPA dan Progres Regulasi HIV

Isu strategis lain yang menjadi perhatian utama adalah advokasi terkait Surat Keputusan (SK) Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Depok yang hingga kini masih tertunda. Forum sepakat bahwa kejelasan kelembagaan KPA menjadi fondasi penting dalam kesinambungan program dan koordinasi lintas sektor.

Selain itu, peserta juga membahas progres perjalanan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang HIV dan Infeksi Menular Seksual (IMS) yang telah diupayakan sepanjang tahun 2025. Diskusi menitikberatkan pada strategi advokasi lanjutan agar regulasi tersebut dapat segera disahkan dan diimplementasikan secara efektif.

Optimalisasi CLM dan Peningkatan Kualitas Layanan

Pertemuan DTF juga menyoroti pentingnya optimalisasi mekanisme Community-Led Monitoring (CLM) sebagai alat pemantauan kualitas layanan HIV. Peserta sepakat bahwa penguatan peran komunitas dalam CLM akan berdampak langsung pada peningkatan akses, mutu layanan, serta pemenuhan hak-hak ODHIV dan populasi kunci.

Beberapa rekomendasi awal mencakup penguatan kapasitas komunitas, perbaikan alur rujukan layanan, serta penguatan komunikasi antara fasilitas layanan kesehatan dan komunitas pendamping.

Konsolidasi Jejaring Menuju Agenda 2026

Melalui pertemuan ini, District Taskforce Kota Depok menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kerja kolaboratif, mempercepat agenda advokasi kebijakan, dan memastikan program penanggulangan HIV dan AIDS berjalan inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan komunitas.

Pertemuan ditutup dengan kesepakatan tindak lanjut, termasuk penyusunan agenda kerja DTF tahun 2026 dan penguatan koordinasi antaranggota untuk mengawal isu-isu prioritas di tingkat kota.