Ketua DPRD Depok Dorong Penambahan Kuota Penerima Insentif Bimroh Jadi 1.000 Orang di 2026
- calendar_month Kamis, 6 Nov 2025
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DEPOK FAKTUAL, CILODONG – Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, menyatakan komitmennya untuk mendorong peningkatan jumlah penerima manfaat insentif bagi para pembimbing rohani (Bimroh) pada tahun anggaran 2026.
Langkah ini didorong oleh tingginya antusiasme masyarakat, terutama kalangan Majelis Taklim, serta besarnya peran pembimbing rohani dalam memperkuat nilai-nilai religius di tengah masyarakat.
Sebagai legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ade menilai program Bimroh yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Depok memiliki dampak sosial dan spiritual yang signifikan. Aspirasi masyarakat, terutama dari para ibu-ibu Majelis Taklim, menjadi dorongan utama bagi DPRD untuk menambah jumlah penerima manfaat secara substansial di tahun depan.
Menurut Ade, dukungan terhadap Bimroh bukan sekadar pemberian insentif finansial, tetapi juga bentuk investasi moral bagi warga Depok. “Kita terus mendorong agar jumlah penerimanya ditingkatkan, karena peran mereka sangat penting dalam menjaga masyarakat tetap religius,” ujarnya saat ditemui di Kantor PWI Kota Depok, Senin (4/11).
Ia menambahkan, peningkatan nilai-nilai keagamaan di masyarakat berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan. “Masyarakat yang religius insyaallah akan lebih bahagia,” katanya.
Meski demikian, Ade menegaskan bahwa pengajuan insentif Bimroh tetap harus mengikuti mekanisme dan persyaratan yang berlaku. Prosesnya wajib melalui verifikasi serta rekomendasi dari Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) agar tepat sasaran. “Ada persyaratannya, mulai dari jumlah jamaah, kegiatan yang dilakukan, hingga rekomendasi dari pengurus lingkungan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan program. “Kita dorong kuotanya bertambah, tapi kegiatan yang diajukan harus benar-benar berjalan. Tidak boleh fiktif atau hanya formalitas,” tegasnya.
Ade menutup dengan mengingatkan agar setiap Majelis Taklim dan pembimbing rohani menjaga transparansi serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan, agar manfaat program ini benar-benar dirasakan masyarakat secara nyata.
- Penulis: depokfaktual.com
