Jurnalisme Bencana Bukan Soal Kecepatan, PWI Depok Soroti Etika dan Empati Wartawan

DEPOK FAKTUAL, DEPOK — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok menggelar diskusi nasional dalam tajuk ‘Posisi Strategis Jurnalis dalam Peliputan Kebencanaan’, khususnya bagaimana wartawan harus bersikap, bekerja, dan mengambil peran di tengah situasi darurat yang sarat kepentingan publik.

Forum ini tidak sekadar menjadi ruang berbagi pengetahuan, tetapi juga refleksi kritis atas praktik jurnalisme bencana yang kian diuji oleh kecepatan informasi dan tekanan popularitas.

Praktisi komunikasi dan kebencanaan, Ridwan Ewako, hadir sebagai pemateri utama dan menegaskan bahwa jurnalisme bencana menuntut lebih dari sekadar kecepatan.

Menurutnya, empati, ketepatan data, serta kesadaran akan tanggung jawab sejarah harus menjadi fondasi utama setiap liputan.

Ia mengingatkan bahwa pers nasional lahir dan tumbuh seiring perjuangan kemerdekaan Indonesia, sehingga wartawan sejatinya memikul amanah moral untuk menjaga keutuhan bangsa melalui karya jurnalistik yang beretika.

Ridwan menekankan bahwa tugas wartawan tidak berhenti pada penyampaian fakta, melainkan juga menjaga nalar publik agar tidak terjebak pada kepanikan, prasangka, dan disinformasi, terutama saat bencana melanda.

“Kita mengemban tanggung jawab sejarah. Pers Indonesia lahir di tengah gejolak perjuangan, dan itu menjadi landasan etik serta praktik kita sebagai wartawan, khususnya anggota PWI,” ujarnya di Kantor PWI Depok, Selasa (06/01/26).

Dalam konteks kekinian, ia menyoroti tantangan berat media arus utama yang harus berhadapan dengan derasnya arus informasi media sosial.

Menurut Ridwan, ruang digital kerap melahirkan klaim sepihak, opini tanpa dasar, hingga narasi yang memecah belah.

Pada situasi bencana, kondisi ini berpotensi memperkeruh keadaan, memicu kepanikan, bahkan menyudutkan korban maupun pihak tertentu tanpa konteks yang utuh.

“Media sosial membuat siapa saja merasa menjadi ahli. Di sinilah profesionalisme wartawan diuji, bagaimana memilah fakta, mengeliminasi hoaks, dan menghadirkan informasi yang menenangkan sekaligus mencerahkan publik,” tegasnya.

Ridwan juga mengkritisi kecenderungan menurunnya kualitas liputan bencana yang belakangan lebih berorientasi pada kecepatan dan jumlah klik. Ia menilai, praktik semacam itu sering mengorbankan akurasi, kedalaman, dan sensitivitas kemanusiaan.

Bahkan, tidak sedikit media yang enggan menurunkan wartawan langsung ke lokasi bencana, serta minim membekali jurnalis muda dengan pengetahuan dan kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat di lapangan.

Sebagai pembanding, Ridwan menyinggung praktik jurnalisme bencana di Jepang yang dinilainya lebih beradab dan berorientasi pada kepentingan publik jangka panjang.

Media di negara tersebut, kata dia, sangat menjaga privasi dan martabat korban, menghindari eksploitasi kesedihan, serta menempatkan fungsi edukasi dan peringatan dini sebagai prioritas utama.

“Di Jepang, hampir tidak ada foto jenazah atau tangisan korban diekspos berlebihan. Fokusnya adalah bagaimana media membantu masyarakat memahami risiko dan bersiap menghadapi bencana,” jelasnya.

Menutup pemaparannya, Ridwan menegaskan bahwa wartawan yang meliput bencana sesungguhnya sedang menentukan posisi etiknya di hadapan publik.

Ia menekankan pentingnya mengedepankan empati sebelum mengejar eksklusivitas, melakukan verifikasi ketat sebelum menyebarkan informasi yang berpotensi viral, serta menghadirkan konteks dan solusi dalam setiap pemberitaan agar berita tidak berhenti sebagai laporan peristiwa, melainkan menjadi rujukan bagi pengambilan kebijakan.

“Saat bencana terjadi, wartawan dihadapkan pada pilihan: menjadi bagian dari solusi atau justru menjadi bagian dari masalah. Di titik itulah profesionalisme jurnalis menentukan wajah kemanusiaan dan martabat bangsa,” pungkasnya.