Penghentian UHC Depok Disorot Pengamat: Anggaran Tak Berpihak pada Kesehatan Warga
- calendar_month Rabu, 4 Feb 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DEPOK FAKTUAL, MARGONDA — Penghentian program Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta di Kota Depok menuai sorotan dari Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Founder LS Vinus, Yusfitriadi.
Ia menilai pengelolaan anggaran pemerintah daerah saat ini belum sepenuhnya menempatkan kebutuhan dasar masyarakat—khususnya layanan kesehatan—sebagai prioritas utama.
Yusfitriadi menegaskan, dihentikannya UHC yang sejatinya menjamin akses layanan kesehatan secara adil dan menyeluruh menjadi persoalan serius. Menurutnya, persyaratan untuk memperoleh layanan kesehatan tidak semestinya diperluas atau ditambah di luar ketentuan normatif yang telah ditetapkan.
“Yang dimaksud syarat normatif adalah berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di daerah tertentu, karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Maka layanan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan merupakan tugas mutlak hadirnya pemerintah,” ungkapnya saat dihubungi melalui pesan WhatsApp (4/2/2026).
Terkait teknis penganggaran, Yusfitriadi menyarankan agar Pemkot Depok lebih berani dalam melakukan pergeseran anggaran demi mengembalikan program UHC. Ia juga menyoroti potensi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026.
“Sangat mungkin bisa saja dipergunakan untuk kebutuhan ketercapaian UHC. Namun jika SiLPA tersebut peruntukannya untuk bidang lain, walaupun memungkinkan, tapi harus melalui persetujuan para pihak, termasuk DPRD,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, pengamat yang seringkali tampil di layar kaca ini mendorong Pemkot Depok untuk tidak hanya bergantung pada sektor pajak dalam mengisi pundi-pundi APBD. Dibutuhkan terobosan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah guna membiayai kebutuhan dasar masyarakat.
“Pemerintah Kota Depok harus mempunyai kerangka berfikir yang kreatif bahkan progressif dalam menggali potensi lokal untuk menguatkan APBD,” pungkasnya.
- Penulis: depokfaktual.com
