Munas XI APRISINDO Tegaskan Penguatan Industri Alas Kaki Nasional dan Daya Saing Global

DEPOK FAKTUAL, JAKARTA — Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) XI pada Rabu (21/1/2026) di Ruang Singosari, Hotel Borobudur, Jakarta. Forum tertinggi organisasi ini menjadi momentum strategis untuk merumuskan arah kebijakan, melakukan konsolidasi pelaku industri, serta memperkuat peran APRISINDO dalam menghadapi dinamika industri alas kaki, baik di tingkat nasional maupun global.

Munas XI APRISINDO mengusung tema “Memperkokoh Industri Alas Kaki Indonesia: Jaya di Pasar Domestik, Unggul di Pasar Global”, yang dibahas secara komprehensif melalui sejumlah sidang komisi. Tema ini menegaskan dua arah besar perjuangan industri alas kaki nasional: penguasaan pasar dalam negeri sekaligus peningkatan daya saing di pasar internasional.

Makna “Jaya di Pasar Domestik” menempatkan industri alas kaki nasional sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Industri dituntut mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik melalui produk berkualitas, harga kompetitif, serta mencerminkan identitas nasional. Pada saat yang sama, perlindungan pasar dalam negeri dari praktik perdagangan tidak sehat dipandang sebagai prasyarat penting demi menjaga keberlangsungan industri nasional.

Sementara itu, “Unggul di Pasar Global” mencerminkan tekad industri alas kaki Indonesia untuk naik kelas. Keunggulan tidak semata diukur dari volume ekspor, tetapi juga dari kualitas produk, kepatuhan terhadap standar global, inovasi desain, produktivitas, serta komitmen terhadap prinsip keberlanjutan. Industri alas kaki Indonesia diharapkan mampu menjadi pemain penting dalam rantai pasok global dan bersaing dengan negara produsen lainnya.

Industri alas kaki nasional merupakan sektor padat karya yang melibatkan sekitar 1,3 juta tenaga kerja, sehingga berperan strategis sebagai penyangga ekonomi nasional. Selain menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sektor ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui pajak. Karena itu, penguatan industri alas kaki membutuhkan komitmen bersama antara pelaku industri yang tergabung dalam APRISINDO dan dukungan kebijakan pemerintah.

Dalam Munas XI APRISINDO, para pelaku industri menegaskan pentingnya penguatan fondasi industri nasional melalui kebijakan deregulasi, khususnya penyederhanaan persyaratan administrasi dan teknis, percepatan waktu layanan, serta biaya yang lebih terjangkau. Insentif fiskal dan kebijakan pendukung lainnya juga dinilai krusial guna menciptakan iklim industri yang kondusif bagi peningkatan produktivitas dan keberlanjutan, termasuk kemudahan pengaturan impor bahan baku seperti kulit, kain, dan benang, serta peningkatan ketersediaan bahan baku dalam negeri.

Dari sisi kinerja ekspor, industri alas kaki Indonesia menunjukkan resiliensi kuat di tengah fluktuasi ekonomi global. Berdasarkan World Footwear Book 2025, Indonesia kini menempati posisi produsen ekspor alas kaki terbesar ketiga di dunia, dengan total nilai ekspor mencapai USD 32 miliar selama periode 2020–2024.

Setelah mengalami fluktuasi pada 2019 dan 2023, nilai ekspor melonjak signifikan pada 2024 sebesar 13,13 persen menjadi USD 7,28 miliar. Hingga November 2025, kinerja ekspor tercatat stabil di angka USD 7,25 miliar, tumbuh 9,08 persen secara year-on-year.

Amerika Serikat masih menjadi pasar utama dengan kontribusi sekitar 30 persen. Meski menghadapi tantangan tarif resiprokal sebesar 19 persen per Agustus 2025, ekspor ke AS hingga November 2025 tetap tumbuh 7,73 persen atau mencapai USD 2,54 miliar.

Pasar Eropa menunjukkan stabilitas dengan nilai ekspor USD 1,59 miliar, sementara implementasi penuh IEU-CEPA dengan target tarif 0 persen dipandang sebagai katalisator pertumbuhan ke depan. Adapun pasar China mengalami kontraksi dalam tiga tahun terakhir, dengan nilai ekspor USD 500,87 juta, sehingga membutuhkan strategi penetrasi pasar yang lebih spesifik.

Munas XI APRISINDO juga menghasilkan rekomendasi program kerja yang bertujuan menjaga keseimbangan dan keberlanjutan pelaku industri, baik yang berorientasi pada pasar domestik skala menengah serta UMKM/IKM, maupun industri berorientasi ekspor yang terhubung dalam rantai pasok global.

Sejumlah isu krusial turut mengemuka, khususnya terkait kebijakan pengupahan berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2025 yang dinilai masih memberatkan industri padat karya alas kaki, terutama terkait upah sektoral dan tingginya angka alfa.

Selain itu, APRISINDO menyoroti pentingnya menjaga iklim investasi di Jawa Tengah, mengingat tingginya biaya pengupahan berpotensi mendorong investor meninggalkan daerah tersebut apabila disamakan dengan Provinsi Banten.

Munas XI APRISINDO menetapkan struktur Dewan Pengurus Nasional (DPN) APRISINDO Pusat periode 2025–2030. Pada jajaran Dewan Pembina, Eddy Widjanarko dipercaya sebagai Ketua merangkap Bidang Kerja Sama Internasional, dengan Lany Sulaiman sebagai Sekretaris. Anggota Dewan Pembina terdiri atas Hendrik Sasmito, Tjandra Suwarto, dan Eddie Tseng.

Sementara itu, kepengurusan DPN Pusat dipimpin oleh Anton J. Supit sebagai Ketua Umum, didampingi Harijanto sebagai Wakil Ketua Umum. Posisi Sekretaris Jenderal diemban Yoseph Billie Dosiwoda, Bendahara Umum Tati Ramlie, dan Wakil Bendahara Umum Jenny Rais.

Adapun bidang-bidang strategis diisi oleh Budiarto Tjandra (Rantai Pasok dalam dan luar negeri), Devi Kusumaningtyas (Perdagangan dan Perundingan Internasional), Irvan Kristanto (Dalam Negeri, UMKM/IKM), serta Bernard (Legal dan Ketenagakerjaan).

Susunan kepengurusan ini diharapkan mampu merespons tantangan industri, mulai dari pemenuhan pasar domestik yang dibebani berbagai ketentuan wajib, persoalan impor ilegal dan sepatu tiruan, hingga tantangan perizinan dan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Di sisi lain, peluang perluasan pasar melalui IEU-CEPA yang ditargetkan rampung pada kuartal pertama 2027 dinilai sebagai momentum strategis untuk meningkatkan kinerja ekspor industri alas kaki nasional.

APRISINDO menegaskan bahwa industri alas kaki padat karya tetap memiliki potensi sebagai sunrise industry, dengan prospek peningkatan produktivitas berkelanjutan dan perluasan kontribusi penyerapan tenaga kerja sebagai penyangga ekonomi nasional.