News Update
light_mode

Kejari Depok Kebut PNBP Melalui Lelang, L300 Berhasil Terjual hingga Kenaikan Capai 113 Persen

  • calendar_month Selasa, 3 Mar 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DEPOKFAKTUAL.COM

Depok – Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok melalui Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) kembali mencatatkan keberhasilan dalam upaya pemulihan aset negara. Satu unit kendaraan operasional jenis Mitsubishi L300 tahun 2009 berhasil terlelang dengan kenaikan harga yang sangat signifikan pada Selasa (03/03/2026).

Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) Kejari Depok, Dr. Andi Tri Saputro mengonfirmasi bahwa proses lelang yang dilaksanakan melalui portal resmi lelang.go.id tersebut berlangsung kompetitif.

ist

Objek lelang yang semula dibuka dengan nilai limit Rp 19.575.000,-, akhirnya laku terjual dengan kenaikan mencapai 113 persen dari harga pembukaan.

“Benar, lelang hari ini untuk aset Mitsubishi L300 telah selesai,” ungkapnya dalam keterangan pasca-lelang. Selasa, (3/3.26).

Keberhasilan ini merupakan bagian dari komitmen Kejari Depok dalam mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Seluruh hasil bersih dari penjualan lelang barang rampasan ini akan langsung disetorkan ke kas negara.

Proses lelang yang transparan secara daring ini membuktikan bahwa minat masyarakat terhadap aset rampasan negara tetap tinggi, terutama untuk kendaraan niaga yang memiliki nilai guna fungsional.

” Antusiasme peserta cukup tinggi sehingga harga akhir melonjak hingga 113 persen di atas nilai limit awal,” Ungkapnya.

Pihak Kejari Depok pun mengapresiasi masyarakat yang telah berpartisipasi secara resmi melalui prosedur yang berlaku. Ada puluhan peserta yang ikut dalam lelang.

“sebanyak 30 peserta mengikuti lelang melakukan penawaran,” tandasnya.

Dengan hasil ini, Kejari Depok terus mendorong pengelolaan aset yang akuntabel dan transparan melalui Galeri Pemulihan Aset demi memberikan kontribusi maksimal bagi keuangan negara. (Dian)

  • Penulis: depokfaktual.com

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bahas Finalisasi Raperda HAM, Bapemperda DPRD Depok Siapkan Regulasi Pertama di Indonesia di Level Daerah

    Bahas Finalisasi Raperda HAM, Bapemperda DPRD Depok Siapkan Regulasi Pertama di Indonesia di Level Daerah

    • calendar_month Sabtu, 15 Nov 2025
    • account_circle depokfaktual.com
    • visibility 139
    • 0Komentar

    DEPOK FAKTUAL , MARGONDA — Upaya DPRD Kota Depok untuk menghadirkan payung hukum yang kuat dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) memasuki tahap penting. Melalui rapat kerja yang digelar Bapemperda bersama seluruh perangkat daerah (OPD) pada Kamis, 13 November 2025, pembahasan penyempurnaan draf Raperda Penyelenggaraan HAM mulai difinalisasi. Raperda yang merupakan inisiatif DPRD ini disebut-sebut […]

  • Skandal Eksekusi Lahan: Ketua–Wakil Ketua PN Depok Terseret OTT KPK

    Skandal Eksekusi Lahan: Ketua–Wakil Ketua PN Depok Terseret OTT KPK

    • calendar_month Senin, 9 Feb 2026
    • account_circle depokfaktual.com
    • visibility 84
    • 0Komentar

    DEPOK FAKTUAL, MARGONDA — Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok diduga meminta imbalan sebesar Rp1 miliar untuk mempercepat pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan milik PT Karabha Digdaya (KD), sebuah perusahaan yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa […]

  • Optimalisasi Pemulihan Aset, Kejari Depok Jual Barang Rampasan Negara ke Publik

    Optimalisasi Pemulihan Aset, Kejari Depok Jual Barang Rampasan Negara ke Publik

    • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
    • account_circle depokfaktual.com
    • visibility 107
    • 0Komentar

    DEPOK FAKTUAL, GDC — Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok melalui Bidang Pemulihan Aset akan menyelenggarakan kegiatan penjualan langsung terhadap barang rampasan negara yang dibuka untuk masyarakat umum. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Kejari Depok dalam mengoptimalkan pemulihan aset negara, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penegakan hukum di wilayah Kota Depok. Sebagai lembaga […]

  • Aktivis Lingkungan Dorong DPRD Depok Buka Audiensi, Soroti Menyusutnya Ruang Hijau, Sedimentasi Danau dan Potensi Banjir

    Aktivis Lingkungan Dorong DPRD Depok Buka Audiensi, Soroti Menyusutnya Ruang Hijau, Sedimentasi Danau dan Potensi Banjir

    • calendar_month Selasa, 30 Des 2025
    • account_circle depokfaktual.com
    • visibility 259
    • 0Komentar

    DEPOK FAKTUAL, MARGONDA — Sejumlah komunitas dan penggiat lingkungan Kota Depok menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap krisis lahan hijau, persoalan ekologis, dan ancaman banjir yang kian meningkat. Mereka mendesak Pimpinan DPRD Kota Depok segera menggelar audiensi dan memanggil sejumlah perangkat daerah terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas PUPR SDA, Bappeda, Badan Aset, serta […]

  • KPK Jaring Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam OTT di Jawa Tengah

    KPK Jaring Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam OTT di Jawa Tengah

    • calendar_month Selasa, 3 Mar 2026
    • account_circle depokfaktual.com
    • visibility 99
    • 0Komentar

    DEPOKFAKTUAL.COM | JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, pada Selasa (3/3/2026). Penangkapan ini dikonfirmasi langsung oleh pihak lembaga antirasuah tersebut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo membenarkan bahwa tim penindakan telah mengamankan sang Bupati bersama beberapa pihak lainnya di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. “Tim mengamankan sejumlah […]

  • Refleksi Setahun Supian Suri Memimpin Depok, Akui ‘PR’ Masih Menumpuk

    Refleksi Setahun Supian Suri Memimpin Depok, Akui ‘PR’ Masih Menumpuk

    • calendar_month Minggu, 22 Feb 2026
    • account_circle depokfaktual.com
    • visibility 113
    • 0Komentar

    DEPOK FAKTUAL, MARGONDA — Wali Kota Depok, Supian Suri, mengakui bahwa dalam satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Chandra Rahmansyah masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan. Supian menyebut tahun pertama kepemimpinannya sebagai fase pembelajaran. Menurutnya setiap hari dijalani dengan mendengar aspirasi dan merasakan kebutuhan masyarakat. Ia yang menjabat untuk periode 2025–2030 setelah dilantik Presiden […]

expand_less