News Update
light_mode

Kadispenal TNI AL Benarkan Korban Tewas Akibat Penganiayaan Oknum Prajurit di Depok

  • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DEPOK FAKTUAL, TAPOS — Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama Tunggul membenarkan keterlibatan seorang oknum prajurit TNI AL berinisial Serda M sebagai salah satu terduga pelaku dalam kasus penganiayaan terhadap dua pria di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (2/1/2026) dini hari.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Sabtu (3/1), Tunggul menyatakan TNI AL turut menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban atas insiden penganiayaan yang berujung pada jatuhnya korban jiwa tersebut.

Ia menegaskan bahwa hasil pemeriksaan awal menguatkan dugaan keterlibatan Serda M dalam peristiwa itu. Menurutnya, salah satu dari terduga pelaku penganiayaan merupakan anggota aktif TNI AL dengan pangkat Sersan Dua.

Berdasarkan kronologi sementara, kejadian bermula ketika Serda M bersama sejumlah warga mencurigai dua pria yang datang ke lingkungan tempat tinggalnya. Kedua korban diduga akan melakukan transaksi ilegal, sehingga memicu aksi main hakim sendiri.

Dalam peristiwa tersebut, Serda M bersama warga diduga melakukan kekerasan fisik secara berlebihan terhadap kedua korban. Akibatnya, satu korban meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan di RS Bhayangkara Brimob, sementara korban lainnya mengalami luka berat.

TNI AL melalui Polisi Militer Koarmada III telah mengamankan Serda M guna kepentingan penyidikan. Selain itu, berkas perkara terkait kasus ini telah dilimpahkan oleh Polsek Cimanggis kepada penyidik Polisi Militer.

“Saat ini yang bersangkutan tengah menjalani pemeriksaan secara intensif dan akan diproses sesuai ketentuan hukum militer yang berlaku,” kata Tunggul.

  • Penulis: depokfaktual.com

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua DPRD Depok Dorong Penambahan Kuota Penerima Insentif Bimroh Jadi 1.000 Orang di 2026

    Ketua DPRD Depok Dorong Penambahan Kuota Penerima Insentif Bimroh Jadi 1.000 Orang di 2026

    • calendar_month Kamis, 6 Nov 2025
    • account_circle depokfaktual.com
    • visibility 69
    • 0Komentar

    DEPOK FAKTUAL, CILODONG – Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, menyatakan komitmennya untuk mendorong peningkatan jumlah penerima manfaat insentif bagi para pembimbing rohani (Bimroh) pada tahun anggaran 2026. Langkah ini didorong oleh tingginya antusiasme masyarakat, terutama kalangan Majelis Taklim, serta besarnya peran pembimbing rohani dalam memperkuat nilai-nilai religius di tengah masyarakat. Sebagai legislator dari Fraksi […]

  • Perempuan Tewas Terlindas Bus di Jatijajar, Tragedi Pagi Hari yang Membuka Luka Lama Transportasi Kota

    Perempuan Tewas Terlindas Bus di Jatijajar, Tragedi Pagi Hari yang Membuka Luka Lama Transportasi Kota

    • calendar_month Senin, 2 Feb 2026
    • account_circle depokfaktual.com
    • visibility 92
    • 0Komentar

    DEPOK FAKTUAL, JATIJAJAR — Sebuah kecelakaan lalu lintas tragis terjadi di depan Terminal Jatijajar, Depok, pada Senin pagi sekitar pukul 07.00 WIB. Seorang perempuan dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian setelah terjatuh ke badan jalan dan kemudian terlindas bus yang melaju di jalur yang sama. Berdasarkan keterangan awal saksi mata di lokasi, insiden bermula saat […]

  • Skandal Lahan Permata Asri: Dugaan Kongkalikong Pejabat dan Amarah Warga yang Memuncak

    Skandal Lahan Permata Asri: Dugaan Kongkalikong Pejabat dan Amarah Warga yang Memuncak

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle depokfaktual.com
    • visibility 80
    • 0Komentar

    DEPOK FAKTUAL, MARGONDA — Ketegangan mencapai titik didih di jantung Kota Depok. Gerakan Jaringan Pemantau Anggaran dan Advokasi Warga (Gerakan Jari Pandawa) meluncurkan aksi protes keras, membongkar tabir dugaan penyelewengan lahan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos-Fasum) di Perumahan Permata Asri. Publik harus tahu, bahwa di atas lahan yang seharusnya milik publik tersebut, kini berdiri […]

  • BPJS PBI Dinonaktifkan, Warga Depok Turun ke Balai Kota Bawa Ambulans

    BPJS PBI Dinonaktifkan, Warga Depok Turun ke Balai Kota Bawa Ambulans

    • calendar_month Selasa, 10 Feb 2026
    • account_circle depokfaktual.com
    • visibility 39
    • 0Komentar

    DEPOK FAKTUAL, BALAIKOTA — Sebagian warga di Depok menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota Depok, Senin (9/2), menolak penonaktifan kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Massa bahkan membawa ambulans sebagai simbol darurat kesehatan. Aksi tersebut menuntut Pemerintah Kota Depok segera mengambil langkah atas penghentian bantuan PBI-JK yang dinilai menyulitkan warga miskin mengakses […]

  • Jalan Juanda Bergelombang dan Berlubang, Pengendara Motor Berjatuhan

    Jalan Juanda Bergelombang dan Berlubang, Pengendara Motor Berjatuhan

    • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
    • account_circle depokfaktual.com
    • visibility 55
    • 0Komentar

    DEPOK FAKTUAL, JUANDA — Tiga pengendara motor terjatuh di Jalan Juanda, Kecamatan Sukmajaya, Depok. Pengendara motor jatuh akibat kondisi jalan rusak, tepatnya di Jalan Juanda arah Jalan Raya Bogor. Video rekaman kecelakaan lalu lintas di Jalan Juanda memperlihatkan sejumlah pengendara motor pada jatuh bergelimpangan ke aspal diduga akibat jalan yang gelombang, berpasir, dan berlubang juga. […]

  • pencopotan gambar wajah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang sebelumnya terpasang di Underpass Dewi Sartika, Kota Depok

    Pencopotan Visual Ridwan Kamil di Depok, Wali Kota: Itu Ranah Provinsi

    • calendar_month Kamis, 12 Feb 2026
    • account_circle depokfaktual.com
    • visibility 53
    • 0Komentar

    DEPOK FAKTUAL, MARGONDA — Wali Kota Depok, Supian Suri, memberikan penjelasan terkait pencopotan gambar wajah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang sebelumnya terpasang di Underpass Dewi Sartika, Kota Depok. Dia menegaskan bahwa underpass tersebut merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga kewenangan pencopotan berada di tingkat provinsi. “Underpass itu asetnya pemerintah provinsi, jadi […]

expand_less